Toko Online Wajib Punya NPWP


Pembahasan rancangan peraturan e-commerce yang mewajibkan para pengusaha online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendagri) Rachmad Gobel, menjadi buah bibir di kalangan pengusaha online dan nettizen melalui sosial media.

Dalam penjelasannya diberbagai media, Gobel menegaskan bahwa pengurusan NPWP bagi para pelaku e-commerce tidak akan dipersulit. Namun meski demikian  proses pengurusannya juga harus mengikuti aturan dan birokrasi yang berlaku.

"Pribadi saja harus punya NPWP, NPWP itu harua asa, kalau tidak, tidak biasa dikendalikan", imbuhnya.


Menurutnya, KTP (kartu tanda penduduk), NPWP dan izin usaha merupakan bagian dari identitas pelaku usaha dalam berdagang secara online di suatu platform. Selain itu Gobel juga menjelaskan kebijakan ini bertujuan agar pemerintah bisa mengawasi kegiatan jual beli yang berlangsung secara online dalam rangka melindungi konsumen dan investasinya.

“Kami harus melindungi konsumen dan investasinya,” ujar Gobel.

Gobel membantah bahwa persyaratan yang dicanangkan pemerintah ini tidak akan mempersulit pelaku usaha dan bahkan mematikan usaha seperti yang dikhawatirkan para pelaku e-commerce.

“Dengan diterapkannya NPWP dan izin usaha, bukan berarti kami mempersulit. Yang jelas kami mau mendorong e-commerce,” ujarnya.

Sebelumnya RPP E-Commerce ini ramai diperbincangkan ketika idEA sebagai satu-satunya asosiasi layanan e-commerce mengaku kecolongan terhadap langkah pemerintah yang tiba-tiba mengumumkan uji publik terhadap RPP ini. idEA menganggap pemerintah tidak transparan dalam penyusunannya. Pasal-pasal rancu pun banyak dijumpai dalam RPP ini. Hal ini lah yang akhirnya menimbulkan reaksi yang menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah.
Reaksi:

0 komentar: